Di tengah komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB untuk mengikis angka kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi dari tingkat tapak, diplomasi strategis sektor ketenagakerjaan terus digencarkan. Usai merampungkan konsultasi mengenai lahan transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., melanjutkan agenda kerjanya di Jakarta dengan menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Kamis sore (27/8/2026).
Didampingi Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans NTB, Dr. Nina Triana, S.H, M.Si, Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima H. Muhamad Saeful Bahri, S.T., M.Si., serta Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Auliah Asman, S.AB, M.Ak, rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Bina Lavotas) Kemenaker RI, Darmawansyah, S.T., M.Si.
Pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan skema pelatihan vokasi guna menyokong program prioritas daerah, khususnya penguatan 257 Desa Berdaya di NTB yang pada tahun ini mulai diintervensi secara bertahap untuk 40 desa awal.
Dalam kesempatan tersebut, Disnakertrans NTB menyodorkan usulan fasilitas tambahan serta peremajaan sarana dan prasarana Balai Pelatihan Kerja (BLK) untuk mengakselerasi Triple Agenda NTB, yakni penurunan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.
Selain itu, digagas pula rencana penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ditjen Bina Lavotas dan Pemprov NTB guna memperkuat intervensi pelatihan di Desa Berdaya, baik pada kategori tematik maupun transformatif.
Kadisnakertrans NTB, Dr. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pelatihan vokasi tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri tanpa arah penyerapan yang presisi, melainkan harus hadir sebagai solusi konkret di tengah masyarakat desa.
“Kami ingin memastikan pelatihan vokasi yang masuk ke 257 Desa Berdaya benar-benar terarah dan berdampak langsung pada perekonomian warga. Penyiapan SDM di desa melalui upgrade sarpras BLK dan dukungan Kemenaker adalah kunci agar generasi muda kita tidak hanya terampil, tetapi juga siap diserap industri formal atau sukses menjadi wirausahawan mandiri yang menggerakkan ekonomi daerah,” tegas Aidy Furqan.
Merespons paparan tersebut, Dirjen Bina Lavotas Kemenaker RI, Darmawansyah, S.T., M.Si., menyambut positif langkah proaktif Pemprov NTB dan memberikan arahan strategis mengenai kesiapan skema pelatihan serta penetapan target lulusan oleh Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Pusat menyiapkan skema Training Made Trainer (TMT) baik untuk pekerja formal maupun wirausaha. Pemda perlu menetapkan secara konkret arah di Desa Berdaya, apakah tujuannya mencetak anak-anak muda untuk bekerja formal atau berwirausaha, sehingga goal setting dari Pemda benar-benar siap,” tutur Darmawansyah.
Lebih lanjut, Darmawansyah menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan serta kepastian penempatan peserta pelatihan. “Pemda harus menyiapkan pendampingan bagi desa yang telah dilatih agar programnya berkesinambungan. Kemenaker siap memfasilitasi dan membiayai pelatihan melalui BPVP Lombok Timur, asalkan jelas target penempatan peserta yang akan dilatih,” jelas Darmawansyah.
Ia juga menambahkan saran terkait efisiensi peremajaan peralatan pelatihan di daerah agar tidak hanya bergantung pada APBN/APBD. Untuk peremajaan peralatan pelatihan di BLK, Pemda disarankan aktif membangun kerja sama dengan dunia usaha dan perusahaan industri guna mendukung fasilitasi sarana pelatihan modern.
Kolaborasi intensif antara Pemprov NTB dan Kemenaker RI ini diharapkan menjadi pijakan kokoh dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten, berdaya saing, dan siap menjadi motor penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan.
